Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Surat permohonan pendaftaran dan rekomendasi dari pihak LKS/LKSA yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP;
    2. Foto copy KTP dan surat keterangan domisili LKS/LKSA;
    3. Struktur pengurusan LKS/LKSA;
    4. Foto copy NPWP LKS/LKSA;
    5. Foto copy akta notaries LKS/LKSA;
    6. Foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
    7. Foto copy rekening atas nama LKS/LKSA;
    8. Dokumentasi kegiatan-kegiatan UKS;
    9. Daftar nama PMKS yang menjadi sasaran pelayanan.
    10. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    11. Pemohon mengambil nomor antrian;
    12. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    13. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    14. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    15. Pemohon membayar ke loket;
    16. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
    17. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Operasional Organisasi Sosial

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pendidikan, dan LKS
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: Pendidikan, Sosial
    • Masa Berlaku Izin

Izin berlaku selama Operasional Organisasi Sosial masih berjalan

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang
  6. Tim teknis: 4 orang: ([1] Dinas Sosial, [2] SatPol PP, [3] Kesbangpol, [4] [DPMPTSP].)