Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Izin Lokasi
    2. Foto Copy Akte Pendirian Lembaga dari Notaris sebagai Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi berwenang
    3. Daftar Riwayat hidup Penanggung jawab LPK
    4. Foto Copy NPWP Lembaga yang mengajukan permohonan
    5. Foto Copy kepemilikan/sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun
    6. Profil yang ditanda tangani Pimpinan LPK sekurang-kurangnya memuat :
    7. Struktur Organisasi dan uraian tugas
    8. Daftar danriwayat hidup Instruktur bersertifikat kompeten dan tenaga pelatih
    9. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
    10. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
    11. Kapasitas pelatihan per tahun
    12. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihanyang akan diselenggarakan8.Permohonan dimaksud dengan kertas kop Lembaga lengkap dengan alamat, Fax/telepun distempel dan ditanda tanganioleh pimpinn LPK
    13. Foto Copy KTP Pimpinan Lembaga pemohon, Nomor HP dan Alamat Email aktif
    14. Dokumentasi Foto-foto sarana/peralatan dan prasarana/gedun
    15. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    16. Pemohon mengambil nomor antrian;
    17. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    18. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    19. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    20. Pemohon membayar ke loket;
    21. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
    22. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada kepada perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Lembaga dimaksud adalah yang menghasilkan tenaga kerja professional pada bidang usaha tertentu dan memiliki kualifikasi keahlian untuk pemenuhan kebutuhan keahlian tertentu.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur Penerbitan Izin Usaha pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  6. Permenaker Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi ketenagakerjaan, pendidikan;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: ketenagakerjaan, pendidikan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis: 5 orang: ([1] Ketenagakerjaan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] [DPMPTSP], [5]. Dinas Sosial)