Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratanizin lokasi; izin lokasi perairan; izin lingkungan; dan/atau IMB;hasil studi kelayakan yang meliputi:hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.isi pendidikan;jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pembiayaan pendidikan; sistem evaluasi dan sertifikasi; dan manajemen dan proses pendidikan.
    1. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    2. Pemohon mengambil nomor antrian;
    3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    5. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    6. Pemohon membayar ke loket;
    7. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    8. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTUREDefinisi dan Ruang Lingkup

Izin pendirian program atau satuan pendidikan adalah izin operasional yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada kepada pelaku usaha perseorangan dan non-perseorangan untuk pendirian satuan Lembaga pendidikan setingkat TK, SD/MI dan SMP/MTs, atau sederajatnya.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  4. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 45, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Keputusan Presiden RI No. 68/1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pendidikan, ketenagakerjaan, perencanaan wilayah, lapangan kerja
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: Pendidikan, Ketenagakerjaan,
    • Masa berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang
  6. Tim teknis: 4 orang: ([1] Dinas PERATURAN PEMERINTAHO, [2] SatPol PERATURAN PEMERINTAH, [3] PU dan Tata Ruang, [4] [DPMPTSP].)