Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
    2. Copy surat keterangan domisili perusahaan;
    3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku;
    5. Copy anggaran dasar yang memuat kegitan di bidang jasa penempatan tenaga kerja;
    6. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor, atau bukti surat perjanjian sewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun;
    7. Bagan struktur organisasi dan personil;
    8. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun;
    9. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    10. Bukti surat pemberitahuan rencana pendirian LPTKS dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan
    11. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    12. Pemohon mengambil nomor antrian;
    13. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    14. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    15. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    16. Pemohon membayar ke loket;
    17. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
    18. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayan kepada pencari kerja untuk memeroleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, kemampuan. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin usaha jasa penempatan tenaga kerja adalah izin usaha yang diberikan pada badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  4. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pendidikan, ketenagakerjaan, perencanaan wilayah, lapangan kerja
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: Pendidikan, Ketenagakerjaan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang
  6. Tim teknis: 4 orang: ([1] Dinas Tenaga Kerja, [2] SatPol PP, [3] Dinsos, [4] Kesbangpol, [5] [DPMPTSP].)