Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Fotocopy EKTP
    2. Faoto copy Ijazah
    3. Fotocopy Surat Tanda Reggistrasi (STR)
    4. Rekomendasi profesi
    5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja
    6. Surat Keterangan Sehat
    7. Surat Izin Atasan Langsung (bagi yang berstatus ASN)
    8. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    9. Pemohon mengambil nomor antrian;
    10. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    11. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    12. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    13. Pemohon membayar ke loket;
    14. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    15. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 3 (tiga) hari kerja

  1. Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  1. Produk Pelayanan

Surat Izin praktek Praktek Apoteker dan Tenaga Kefarmasian

  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTUREDefinisi dan Ruang Lingkup

Izin praktek Apoteker dan Tenaga Teknis Kefasmasian adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam bentuk Surat Izin praktek Apoteker dan Tenaga Teknis Kefasmasian kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefasmasian yang hendak menyelenggarakan praktek Apoteker dan Tenaga Teknis Kefasmasian dalam wilayah Kabupaten Ngada.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18TentangPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksektor Kesehatan
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi kesehatan, psikologi, kebidanan, therapis
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:kesehatan, psikologi, kebidanan, therapis
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:3 orang (Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Pol PAmong Praja)