Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Fotokopi KTP pemohon (dokter yang bersangkutan).
    2. Fotokopi NPWP
    3. Fotokopi Ijasah Dokter Umum
    4. Fotokopi Sertifikat/Ijazah Keahlian khusus [dokter gigi dan dokter  spesialis]
    5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
    6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat
    7. Surat Persetujuan dari atasan langsung (khusus dokter berstatus PNS)
    8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek.
    9. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    10. Pemohon mengambil nomor antrian;
    11. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    12. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    13. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    14. Pemohon membayar ke loket;
    15. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    16. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 3 (tiga) hari kerja.

  1. Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  1. Produk Pelayanan

Surat izin usaha praktek dokter, dokter gigi dan dokter spesialis

  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTUREDefinisi dan Ruang Lingkup

Izin praktek dokter, dokter gigi dan dokter spesialis adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam bentuk surat izin praktek dokter, dokter gigi dan dokter spesialis kepada dokter, dokter gigi dan dokter spesialis yang hendak menyelenggarakan praktek dokter, dokter gigi dan dokter spesialis.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pekerjaan perawat gigi
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18TentangPelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksektor Kesehatan
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi kesehatan, psikologi, kebidanan, therapis
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:kesehatan, psikologi, kebidanan, therapis
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:3 orang (Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Pol Pamong Praja)