Spread the love
  • TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
  • KOMPONEN DELIVERY
  • PersyaratanIzin Lokasi; Izin Lingkungan; IMB; dan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.Bagi Pelaku Usaha yang mengunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan;Surat Keterangan dari Asosiasi terkait sesuai dengan bidang usaha.
    1. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    2. Pemohon mengambil nomor antrian;
    3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    5. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    6. Pemohon membayar ke loket;
    7. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    8. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

  1. Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  1. Produk Pelayanan

Surat Tanda Dadftar usaha Pariwisata (TDUP)

  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Definisi dan ruang lingkup

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yang mencakup:

Angkutan bus pariwisata Aktivitas seni pertunjukan
Angkutan darat wisata Aktivitas pekerja seni
Angkutan jalan rel wisata Jasa impresariat bidang seni
Angkutan laut dalam negeri untuk wisata Aktivitas operasional fasilitas seni
Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya
Angkutan laut luar negeri untuk wisata Museum yang dikelola pemerintah
Hotel bintang lima Museum yang dikelola swasta
Hotel bintang empat Peninggalan sejarah yang dikelola swasta
Hotel bintang tiga Taman wisata alam
Hotel bintang dua Fasilitas billiard
Hotel bintang satu Lapangan golf
Hotel melati Gelanggang bowling
Pondok wisata Gelanggang renang
Penginapan remaja (youth hostel) Lapangan sepak bola
Bumi perkemahan Lapangan tenis lapangan
Persinggahan karavan Aktivitas pusat kebugaran/fitness center
Vila Sport centre
Apartemen hotel Aktivitas fasilitas olahraga lainnya
Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya Klub kebugaran/fitness dan binaraga
Penyediaan akomodasi lainnya Promotor kegiatan olahraga
Restoran Wisata gua
Warung makan Aktivitas taman bertema atau taman hiburan
Kedai makanan Pemandian alam
Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) Kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman
Penyediaan makanan lainnya Wisata petualangan alam
Bar Daya tarik wisata alam lainnya
Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya
Rumah minum/kafe Taman rekreasi/taman wisata
Kedai minuman Kolam pemancingan
Rumah/kedai obat tradisional Wisata agro
Kawasan pariwisata Arung jeram
Aktivitas konsultasi pariwisata Wisata selam
Aktivitas fotografi Dermaga marina
Aktivitas agen perjalanan wisata Wisata tirta lainnya
Aktivitas biro perjalanan wisata Kelab malam dan atau diskotik
Jasa informasi pariwisata Karaoke
Jasa informasi wisata alam Usaha arena permainan
Jasa pramuwisata Aktivitas pangkas rambut
Jasa interpreter wisata Aktivitas salon kecantikan
Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl Aktivitas panti pijat
Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata
Aktivitas spa (sante par aqua) Aktivitas kebugaran lainnya
  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
  5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/ HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
  6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/ HM.001/ MPEK/ 2013 Tentang Standar Usaha Hotel Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;
  8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata:
  9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Vila;
  10. Peraturan MenPar Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan;
  11. Peraturan MenPar Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Motel;
  12. Peraturan MenPar RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
  13. Peraturan MenPar RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
  14. Keputusan MenBudPar Nomor Kep-042/MKP/IV/2002 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, pariwisata, bisnis, lingkungan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: pengembangan wilayah, pariwisata, bisnis, lingkungan..
  7. Masa Berlaku Izin

Izin berlaku selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis: 12 orang (Pariwisata dan Budaya, DPMPTSP, Dinas PUPR, DInas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Nakertrans,  Kesbangpol, Dinsos, Disperindagkop, Pol Pamong Praja).