Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. notifikasi Kementerian Kesehatan dan/atau dinas kesehatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
    2. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
    3. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen
    4. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
    5. sertifikat akreditasi; dan
    6. batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerja sama internasional
    7. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    8. Pemohon mengambil nomor antrian;
    9. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    10. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    11. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    12. Pemohon membayar ke loket;
    13. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    14. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  1. Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  1. Produk Pelayanan

Surat Izin Operasional Rumah Sakit

  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTUREDefinisi dan Ruang Lingkup

Izin usaha rumah sakit tipe D dan tipe C adalah izin yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Ngada dalam bentuk surat izin usaha rumah sakit tipe D dan tipe C kepada badan usaha atau perseorangan yang hendak menyelenggarakan usaha rumah sakit tipe D dan tipe C.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18TentangPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksektor Kesehatan
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, kesehatan, teknik sipil, lingkungan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:pengembangan wilayah, kesehatan, teknik sipil, lingkungan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:9orang: ([1] Dinkes, [2] SatPol PERATURAN PEMERINTAH, [3] PU dan Tata Ruang, [4] Disnakertrans, [5] Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, [6] Infokom, [7] Perhubungan, [8] Likungan Hidup dan Kebersihan, [DPMPTSP])