Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
    2. Profil klinik; dan
    3. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan.
    4. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    5. Pemohon mengambil nomor antrian;
    6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    9. Pemohon membayar ke loket;
    10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    11. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk layanan

Surat Izin Operasional Klinik

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Definisi dan Ruang Lingkup

Izin operasional klinik adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam bentuk surat izin operasional klinik kepada badan usaha atau perseorangan yang hendak menyelenggarakan klinik. Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha. Klinik yang yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

  1. Dasar Hukum:
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215
  4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
  8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 806.B/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
  9. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi kesehatan, kefarmasian, teknik sipil;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang:kesehatan, kefarmasian, teknik sipil.
  7. Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:7orang: ([1] Kesehatan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] Disnakertrans, [5] Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, [6] Likungan Hidup dan Kebersihan, [7] DPMPTSP)