Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Notilikasi dinas kesehatan daerah kabupatenlkota;
    2. Profil klinik; dan
    3. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan.
    4. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    5. Pemohon mengambil nomor antrian;
    6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    9. Pemohon membayar ke loket;
    10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    11. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk layanan

Surat Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Definisi dan Ruang Lingkup

Izin Operasional laboratorium Klinik Umum  dan Khsus adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam bentuk surat Izin Operasional Klinik Umum dan Khusus bagi lembaga berbadan hukum yang hendak menyelenggarakan laboratorium klinik umum dan khusus di lingkup wilayah Kabupaten Ngada.

Laboratorium Klinik Umum dan Khusus harus diselenggarakan oleh badan hukum. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Laboratorium Klinik Umum dan Khusus milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  1. Dasar Hukum:
  2. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksektor Kesehatan
  8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 04/Menkes/SK/I/2O02 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta.
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 Tentang  Pedoman Akreditas Laboratorium Kesehatan
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
  11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 806.B/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
  12. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi kesehatan, laboratorat dan kliinis, kimia
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:kesehatan, laboratorat dan kliinis, kimia
  7. Masa berlaku Izin

Selama kegiatan berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis: 8orang: ([1] Dinkes, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] Disnakertrans, [5] Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, [6] Perhubungan, [7] Likungan Hidup dan Kebersihan, [8] DPMPTSP].)