Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • PersyaratanBerita acara pemeriksaan; Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa; dan Daftar alat kesehatan yang disalurkan.
    1. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    2. Pemohon mengambil nomor antrian;
    3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    5. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    6. Pemohon membayar ke loket;
    7. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    8. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat izinToko Alat Kesehatan.

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

lzin Toko Alat Kesehatan adalah dokumen rzin/pengakuan yang diberikan kepada cabang distributor melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penyerahan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro secara eceran. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, danlatau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Alat Kesehatan Diagnostik /n Vitro adalah setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara in uitro untuk pemeriksaan dari setiap spesimen, termasuk darah atau donor jaringan yang berasal dari tubuh manusia, semata-mata atau pada dasarnya untuk tujuan memberikan informasi dengan memperhatikan keadaan fisiologis atau patologis atau kelainan bawaan, untuk menentukan keamanarl dan kesesuaian setiap darah atau donor jaringan dengan penerima yang potensial, atau untuk memantau ukuran terapi dan mewadahi spesimen.

Toko Atat Kesehatan diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan atau non perseorangan. Pelaku Usaha non perseorangrm sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk perseroan terbatas.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18 TentangPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksektor Kesehatan
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, kesehatan, teknik sipil, lingkungan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:pengembangan wilayah, kesehatan, teknik sipil, lingkungan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis: 9 orang: ([1] Dinkes, [2] SatPol PAmong Praja, [3] [DPMPTSP].)