Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Sertifikat Produksi UKOT

  1. Rencana Produksi UKOT; dan
  2. Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis atau memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian yang memiliki sertifikat pelatihan atau apoteker Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis bagi UKOT yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat. Surat pernyataan

Sertifikat Produksi UMOT

  1. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi;
  2. Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis.
  3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  4. Pemohon mengambil nomor antrian;
  5. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  6. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  7. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  8. Pemohon membayar ke loket;
  9. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  10. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTUREDefinisi dan Ruang Lingkup

Sertifikat Produksi UKOT dan Sertilikat Produksi UMOT adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi danlatau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatanpengembangan UKOT dan UMOT.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2O18 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksektor Kesehatan
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, kesehatan, teknik sipil, lingkungan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: pengembangan wilayah, kesehatan, teknik sipil, lingkungan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegaitan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang
  6. Tim teknis:9orang: ([1] Dinkes, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, [5] [DPMPTSP].)