Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Perawatan dan Perbaikan Kapal

  1. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal;
  2. Memiliki modal usaha;
  3. Memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kapal.
  4. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  5. Pemohon mengambil nomor antrian;
  6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  9. Pemohon membayar ke loket;
  10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
  11. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha JasaTerkaitdenganAngkutan di Perairan

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi para pelaku usaha yang menjalankan usaha di bidang pelayaran.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5731);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Republïk Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  8. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5208);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 89Tahun 2018TentangNorma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, perhubungan, kelautan, kemaritiman, pelayaran;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: perhubungan, transportasi, pelayaran, navigasi.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:4 orang: ([1] Dinas Perhubungan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] [DPMPTSP].)