Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Baru

  1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap
  2. Fotokopi Izin Gangguan/SITU, IMB (Bagi badan usaha yang memiliki kantor dan memiliki tempat parkir sendiri)
  3. Fotokopi Rekomendasi Teknis Parkir dari Dinas Perhubungan
  4. Surat pernyataan kesanggupan mengelola parkir
  5. Keterangan perkiraan lokasi parkir
  6. Surat pernyataan kesediaan mendaftar BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan.

Perpanjangan izin

  1. Salinan Fotokopi Izin Parkir sebelumnya
  2. Bukti Pembayaran Pajak Parkir Daerah
  3. Bukti pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan.

Perubahan perjanjian

  1. Fotokopi Laporan Hasil Orientasi Pengukuran Lahan/Tanah
  2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap
  3. Fotokopi Izin Lama.
  4. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  5. Pemohon mengambil nomor antrian;
  6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  9. Pemohon membayar ke loket;
  10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
  11. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Pembangunan dan Penyelenggaraan Parkir

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum adalah setiap kegiatan yang melakukan usaha pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum dengan tujuan untuk parkir umum.

Fasilitas Parkir di luar badan jalan, adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan / atau gedung parkir 

Fasilitas Parkir untuk Umum, adalah fasilitas parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum 

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
  6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tantang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
  8. Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, Tata Ruang;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: perhubungan, transportasi, tata ruang, lingkungan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:4 orang: ([1] Dinas Perhubungan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] [DPMPTSP].)