Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Syarat Administrasi:

  1. Memiliki paling sedikt 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang pelayaran atau perkapalan dengan berijazah ANT III atau ATT III atau D III perkapalan yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisisr oleh instansi yang berwewenang;
  2. Khusus untuk usaha patungan (joint venture PMDN dan PMA) komposisi saham minimal 51% dikuasai badan usaha nasional;
  3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (Shipping Bussines Plan).

Persyaratan Teknis:

  1. Memiliki kapal bermotor (memiliki mesin penggerak sendiri) berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 secara kumulatif; atau
  2. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; atau
  3. Memiliki tongkang bermotor (memiliki mesin penggerak sendiri) berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 dan dilampiri dengan gambar rencana umum (General Arrangement); atau
  4. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 130 tenaga kuda (TK/HP) ditambah paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175; atau
  5. Kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud butir a, b, c, dan d harus dapat dibuktikan melalui dokumen grosse akta kapal;
  6. Laik laut sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3, dan 4 hatus dapat dibuktikan melalui:
  7. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
  8. Surat tanda kebangsaan kapal yang masih berlaku;
  9. Sertifikat garis muat yang masih berlaku;
  10. Sertifikat kese;amatan kapal yang masih berlaku; dan
  11. Crewlist bagi tongkang bermotor
  12. Khusus untuk usaha patungan (joint venture PMDN dan PMA) harus memiliki 1 (satu) unti kapal bermotor berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil GT 5000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen:
  13. Grosse akta kapal;
  14. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
  15. Surat tanda kebangsaan kapal yang masih berlaku;
  16. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
  17. Sertifikat klasifikasi kapal
  18. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  19. Pemohon mengambil nomor antrian;
  20. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  21. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  22. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  23. Pemohon membayar ke loket;
  24. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  25. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin usaha Angkutan Laut

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Izin usaha angkutan laut adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi para pelaku usaha maupun perusahaan yang menjalankan usaha di bidang angkutan laut. Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan di Perairan) (SIUPAL)

Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan usaha angkutan laut di wilayah perairan Indonesia dan/atau dari ke pelabuhan luar negeri yang diterbitkan oleh kepala Badan Koordinasi penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal perhubungan laut berdasarkan pendelegasian dari Menteri Perhubungan.

  • Izin Operasi Angkutan Laut Khusus

Surat izin operasi perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha nasional yang khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani kepentingan pihak lain di wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dank e pelabuhan luar negeri yang diterbitkan oleh Kepala BKPM setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan pendelegasian dari menteri Perhubungan.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5731);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Republïk Indonesia Nomor : PM 51 TAHUN 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5208);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 89Tahun 2018TentangNorma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, kelautan, kenavigasian, kemaritiman, transportasi laut;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: pelayaran, transportasi laut, navigasi.
  • Masa berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis: 4orang: ([1] Dinas Perhubungan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] [DPMPTSP].)