Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
    2. Izin Baru
      • Persyaratan Administrasi Lainnya:
    3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
    4. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
    5. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
    6. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru;
    7. Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru);
    8. Foto kendaraan yang akan diberi izin.
      1. Persyaratan Teknis:
    9. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Teknis yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
    10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat;
    11. Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen;
    12. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.
      • Pembaruan Masa Berlaku Izin:
      • Surat permohonan pembahruan masa berlaku izin;
      • Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek;
      • Salinan STNK yang masih berlaku;
      • Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;
      • Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek;
      • Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
      • Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan:
      • Surat perm ohonan pembahruan masa berlaku kartu pengawasan;
      • Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek;
      • Salinan STNK yang masih berlaku;
      • Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku.
      • Penam bahan Kendaraan:
      • Surat perm ohonan penambahan kendaraan;
      • Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek;
      • Laporan Pelayanan ANgkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
      • Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
      • Salinan STNK;
      • Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);
      • Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
      • Foto kendaraan yang akan diberi izin.
  1. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak:
    • Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
    • Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek;
    • Surat dari Kepolisian Negara RI untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
    • Melampirkan bukti dokumen yang rusak.
    • Perubahan Identitas Perusahaan:
    • Surat perm ohonan perubahan identitas perusahaan;
    • Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
    • Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
    • Surat keterangan dom isili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    • Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
    • Salinan STNK;
    • Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku;
    • Foto kendaraan yang akan diberi izin.
    • Penggantian/ Peremajaan Kendaraan:
    • Surat perm ohonan penggantian / peremaj aan kendaraan;
    • Salinan Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
    • Salinan STNK yang masih berlaku;
    • Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru);
    • Salinan SRUT untuk kendaraan baru;
    • Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti
    • Foto kendaraan yang akan diberi izin.
    • Pembukaan Cabang Perusahaan:
    • Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan;
    • Akta pendirian dan atau perubahan terakhir;
    • Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham;
    • Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
    • Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
    • Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekeijasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
    • Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
    • Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang m em enuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
    • Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
  2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  3. Pemohon mengambil nomor antrian;
  4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  5. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  6. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  7. Pemohon membayar ke loket;
  8. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
  • Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTUREDefinisi dan Ruang Lingkup

Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang yang terdiri atas: a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasional.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LNNegara RI Nomor 5025);
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5317);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5468);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5594);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
    • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, transportasi, lalu lintas;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: transportasi, lalu lintas, perhubungan, tata aruang.
    • Masa berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berjalan

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis: 4 orang: ([1] Dinas Perhubungan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] [DPMPTSP], [4] PUPR).