Spread the love
  1. KOMPONEN DELIVERY
  2. Persyaratan Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat permohonan persetujuan ANDALALIN dari pembangun/pengembang; dan Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permenhub (khusus untuk jalan Kabupaten).
    1. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    2. Pemohon mengambil nomor antrian;
    3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    5. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    6. Pemohon membayar ke loket;
    7. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
    8. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Persetujuan Andalalin

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Persetujuan yang diberikan kepada pengembang/ pembangun mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5221);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5317);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5468);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5594);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor Pm 88 Tahun 2018 tentang norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, perhubungan, lalu lintas, tata kota;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: perhubungan, transportasi, lalu lintas, perencanaan wilayah.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang;
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang;
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang;
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang);
  6. Tim teknis:5 orang: ([1] Dinas Perhubungan, [2] SatPol Pamong Praja, [3] PU dan Tata Ruang, [4] Satlantas, [5] [DPMPTSP]).