Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Surat permohonan
    2. Surat Rekomendasi dari OJK
    3. Surat pernyataan bersedia memberlakukan suku bunga pinjaman sesuai dengan aturan yang berlaku
    4. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    5. Pemohon mengambil nomor antrian;
    6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    9. Pemohon membayar ke loket;
    10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.
    11. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE Definisi dan Ruang Lingkup

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),Badan Usaha KreditPedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan dimaksud.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
  4. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memahami orientasi perekonomian, keuangan, perpajakan;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu bekerja secara tim;
  6. Berkeahlian di bidang: ekonomi, keuangan, perpajakan.
    • Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan usaha berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  6. Tim teknis:3 orang: ([1] Disperindagkop, [2] SatPol Pamong Praja, [3] [DPMPTSP].)