Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    • Izin Usaha Industri Kecil

Pendaftaran Baru

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB]
  2. Surat Permohonan.
  3. Fotokopi izin lingkungan (UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran).
  4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  5. Surat keterangan Domisili Perusahaan.
  6. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.
  7. Fotocopy SIUP dan TDP.
  8. Persyaratan tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Perpanjangan/Pendaftaran Ulang

  1. Fotokopi izin lingkungan
  2. Surat Izin Industri sebelumnya
  3. Salinan tanda bukti pembayaran pajak (PPh dan Pajak)
  4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  5. Laporan pengelolaan lingkungan.
  6. Izin Usaha Industri Menengah

Pendaftaran Baru

  1. Fotokopi STTP PBB, IMB/IPB
  2. Fotokopi akta pendirian perusahaan
  3. Nama direksi/dewan komisaris
  4. Fotokopi izin lingkungan
  5. Fotokop Izin Prinsip Lokasi
  6. Surat Rekomendasi Balai POM untuk industri makanan/minuman yang menggunakan bahan pengawet
  7. Formulir Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek).

Perpanjangan/Pendaftaran Ulang/Perluasan

  1. Surat Izin Industri sebelumnya
  2. Salinan tanda bukti pembayaran pajak (PPh dan Pajak)
  3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  4. Laporan pengelolaan lingkungan.
  5. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  6. Pemohon mengambil nomor antrian;
  7. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  8. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  9. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  10. Pemohon membayar ke loket;
  11. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  12. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Penerbitan IUI Baru dan Perpanjangan izin IUI : Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Industri (IUI).

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI. Kegiatan usaha Industri merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:

  1. Menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan/atau
  2. Menyediakan jasa industri.
  3. Kegiatan usaha industri diklasifikasikan sebagai berikut: [a]. Industri kecil [b]. Industri menengah dan [c]. Industri besar.

Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri. Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri/ Kawasan yang berdasarkan ketentuan RTRW Kabupaten diperuntukkan untuk Kawasan Industri, kecuali Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Bupati atau instansi yang ditunjuk berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada pada kabupaten untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri.Permohonan IUI dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang: a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri; b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  6. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi ekonomi bisnis, perindustrian, mekanisasi teknologi
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: ekonomi bisnis, perindustrian, mekanisasi teknologi
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 5 orang (Disperindagkop, Dinsos, Disnakertrans, Pol PP, DPMPTSP)