Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
    2. izin Prinsip;
    3. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
    4. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
    5. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
    6. surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
    7. khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    8. fotokopi izin lokasi;
    9. fotokopi izin lingkungan;
    10. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir;
    11. tata tertib Kawasan Industri; dan
    12. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.
    13. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    14. Pemohon mengambil nomor antrian;
    15. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    16. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    17. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    18. Pemohon membayar ke loket;
    19. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    20. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Izin Usaha Kawasan Industry

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri. (2) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud bertujuan:

a. mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;

b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;

c. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri;dan

d. memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  6. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi ekonomi bisnis, perindustrian, mekanisasi teknologi
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: ekonomi bisnis, perindustrian, mekanisasi teknologi
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis:5 orang (Disperindagkop, Dinsos, Disnakertrans, Pol PP, DPMPTSP)