Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Fotokopi IUI;
      • Dokumen rencana Perluasan;
      • Data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
      • Perubahan izin lingkungan; dan
      • Dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan..
    2. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    3. Pemohon mengambil nomor antrian;
    4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    5. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    6. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    7. Pemohon membayar ke loket;
    8. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    9. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Izin Perluasan IUI

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil] adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri (untuk industry menengah dan industry kecil) untuk melakukan Perluasan. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI. Perusahaan Industri yang Perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  6. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi ekonomi bisnis, perindustrian, mekanisasi teknologi
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: ekonomi bisnis, perindustrian, mekanisasi teknologi
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 5 orang (Disperindagkop, Dinsos, Disnakertrans, Pol PP, DPMPTSP)