Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Fotokopi akta pendirian koperasi dari notaris (rangkap dua)
    2. Berita acara rapat pendirian koperasi
    3. Daftar hadir rapat pendirian yang telah ditandatangani semua anggota
    4. Fotokopi KTP pendiri
    5. Kuasa pendiri atau pengurus terpilih yang bertugas untuk mengurus proses pengesahan pembentukan koperasi
    6. Surat bukti tersedianya modal
    7. Rencana kegiatan usaha koperasi dalam tiga tahun kedepan
    8. Rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi
    9. Daftar susunan kepengurusan dan pengawas koperasi
    10. Daftar sarana kerja koperasi
    11. Surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga antara pengurus
    12. Susunan struktur organisasi koperasi
    13. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
    14. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    15. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    16. Pemohon mengambil nomor antrian;
    17. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    18. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    19. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    20. Pemohon membayar ke loket;
    21. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    22. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat izin koperasi simpan pinjam

  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Definisi dan ruang lingkup

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Izin koperasi simpan pinjam adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan berbadan hukum yang menjalankan koperasi simpan pinjam.

  • Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 106);Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 17/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara RI Nomor 1496 Tahun 2015);
5.         Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara RI Nomor 1494 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
6.         Peraturan Menteri Koperasidan UKM RI nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamdanpembiayaan Syariah Oleh Koperasi
7.         Peraturan Menteri Koperasi RI No. 11 th 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi Pelaksana:
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi ekonomi bisnis, perkoperasian
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: perkoperasian, ekonomi bisnis, manajemen
  7. Masa Berlaku Izin

Selama kegiatan berlangsung

  1. Jumlah Pelaksana
  2. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  3. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  4. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  5. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)

Tim teknis: 3 orang (Disperindagkop, Pol PP, DPMPTSP)