Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Fotocopi Izin Lokasi;
    2. Fotocopi Izin Lingkungan;
    3. Gambar Rencana Bangunan
    4. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    5. Pemohon mengambil nomor antrian;
    6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    9. Pemohon membayar ke loket;
    10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    11. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Peil Banjir

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Istilah umum yang paling sering kita dengar dengan Peil Banjir artinya adalah ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir. Definisi Peil Banjir ini adalah pengaturan ketinggian minimal lantai bangunan yang ditentukan berdasarkan lokasi bangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah air banjir meluap dan masuk ke dalam bangunan jika lantai terlalu rendah. Dengan demikian surat izin peil banjir adalah dokumen yang berisikan rekomendasi kelayakan terkait ketinggian minimal lantai bangunan yang ditentukan berdasarkan lokasi bangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah air banjir meluap dan masuk ke dalam bangunan jika lantai terlalu rendah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
  8. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
  9. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, PUPR, Lingkungan Hidup
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: perencanaan wilayah, PU, tata ruang, lingkungan Hidup, dan pembangunan.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis:4 orang ([1] Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, [2] Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan, [3] Satpol PP, [4] DPMPTSP)