Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    2. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
    3. Rencana Kegiatan Usaha;
    4. Bukti pembayaran Pajak dan retribusi;
    5. Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Tanah dari Desa mengetahui Camat;
    6. Surat Keterangan Tempat Usaha dari Lurah/Kepala Desa (form terlampir)
    7. Surat Perjanjian Kontrak Tanah (bila tanah bukan milik pemohon)
    8. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    9. Pemohon mengambil nomor antrian;
    10. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    11. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    12. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    13. Pemohon membayar ke loket;
    14. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    15. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Prinsip Pemanfaaatan Ruang

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hakdan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

  1. Dasar Hukum
  2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
  7. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
  8. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:perencanaan wilayah, tata ruang, lingkungan dan pembangunan.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis:4 orang ([1] Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, [2] Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan, [3] Satpol PP, [4] DPMPTSP)