Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
    2. Pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi; dan
    3. Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
    4. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    5. Pemohon mengambil nomor antrian;
    6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    9. Pemohon membayar ke loket;
    10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    11. Jangka waktu Penyelesaian

Paliing lama 3 (tiga) hari setelah pemerintah daerah melalui SIMBG menyampaikan bahwa SLF dapat diterbitkan.

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Sertifikat Laik Fungsi

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Ruang Kawasan Jalan
  5. Peraturan Menteri PU dan Pera Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan
  7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi teknik sipil dan arsitektur
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: teknik perencanaan wilayah, tata ruang, lingkungan dan pembangunan.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)

Tim teknis: 8 orang ([1] Pekerjaan umum dan tata ruang, [2] perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, [3] bagian hokum [4] Perhubungan, [5] Lingkungan Hidup dan kebersihan, [6] Kecamatan, Desa, [7] Pol PP, [8] DPMPTSP