Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Tanpa SIMBG:

  1. Surat Izin Lokasi;
  2. Dokumen Studi Lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/SPPL/) bagi bangunan tertentu;
  3. Dokumen Teknis (Gambar, Struktur, dan RAB sesuai dengan klasifikasi Bangunan);
  4. Surat Pernyataan Pencegahan Gangguan dan Pencemaran Lingkungan

Melalui SIMBG:

  1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  2. Izin Lokasi
  3. Data pemilik Bangunan Gedung; dan
  4. Rencana teknis Bangunan Gedung yang mencakup:
    • Rencana arsitektur;
    • Rencana struktur; dan
    • Rencana utilitas.
  5. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  6. Pemohon mengambil nomor antrian;
  7. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  8. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  9. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  10. Pemohon membayar ke loket;
  11. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  12. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja

  • Biaya

Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar ½ % (setengah persen) dari nilai Bangunan Gedung. Perhitungan pembiayaan IMB dimaksud disesuaikan dengan kondisi bangunan terkait, yaitu;

  1. Luas bangunan : …………… M2
  2. Koefisien rumah tinggal : 0,305
  3. Koefisien fungsi khusus : permanen (1,31), semi permanen (1,19), dan  temporer (1,07)
  4. Koefisien fungsi campuran (hotel/mall/ruko,dll) : 2,64
  5. Harga satuan bangunan: bangunan bertingkat (Rp. 60.000), bangunan permanen (Rp. 30.000), bangunan semi permanen (Rp. 20.000), bangunan temporer (Rp. 10.000).
  6. Jalan sepadan jalan : jalan negara ( … M2), jalan provinsi ( … M2), jalan kabupaten ( … M2), jalan lingkungan ( … M2).
  7. Rumus yang digunakan yaitu: Luas bangunan …. M2 X indeks integrasi ….. X harga satuan Rp. …….. = Total biaya Rp. …..
  8. Produk Pelayanan

Surat  izin  mendirikan bangunan.

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Ruang Kawasan Jalan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  5. Peraturan Menteri PU dan Pera Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi teknik sipil dan arsitektur
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: teknik perencanaan wilayah, tata ruang, lingkungan dan pembangunan.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 8 orang ([1] Pekerjaan umum dan tata ruang, [2] perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, [3] bagian hukum [4] Perhubungan, [5] Lingkungan Hidup dan kebersihan, [6] Kecamatan, Desa, [7] Pol PP, [8] DPMPTSP