Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Profil Pemohon Dokumen berupa:
    2. Profil Perusahaan
    3. Susunan Direksi
    4. Susunan Komisaris
    5. Komposisi Saham
    6. Kemampuan Pendanaan

Dokumen Financial Close/Financial Date dari PT Perushaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik

  1. Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, berisi:
    • Kajian Kelayakan Finansial
    • Kajian Kelayakan Operasional
    • Studi Interkoneksi Jaringan
    • Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi
  2. Diagram Satu Garis
  3. Jenis dan Kapasitas Usaha Yang Akan Dilakukan
  4. Jadwal Pembangunan
  5. Jadwal Pengoperasian
  6. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  7. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  8. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  9. Pemohon mengambil nomor antrian;
  10. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  11. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  12. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  13. Pemohon membayar ke loket;
  14. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  15. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

  1. Dasar Hukum
  2. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
  3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan
  6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
  7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi lingkungan, energy, sumber daya mineral, kelistrikan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: kelistrikan, energy, sumber daya mineral
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 6 orang (PU dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan, Disperindagkop, DPMPTSP, Pol PP)