Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Persyaratan Teknis:

  1. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
  2. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
  3. Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3;
  4. Dokumen prosedur pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman);
  5. Dokumen prosedur tanggap darurat limbah B3; dan
  6. Dokumen rancang bangun pengumpulan Limbah B3.

Persyaratan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen

  1. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL;
  2. bukti kepemilikan atas dana penanggulanga n pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  3. Izin Lokasi; dan
  4. IMB
  5. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  6. Pemohon mengambil nomor antrian;
  7. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  8. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  9. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  10. Pemohon membayar ke loket;
  11. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  12. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3] untuk usaha Jasa

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin  yang  diberikan  kepada  setiap orang/ badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan menimbun Limbah B3..

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Nomor: KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan
  8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia   Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  10. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi lingkungan, sosial, kimia, biologi dan fisika
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: lingkungan, sosial, kimia, biologi dan fisika
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 6 orang (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan, DPMPTSP, Pol PP)