Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Persyaratan administrasi terdiri dari:

Perorangan

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris; 
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi)

  1. Akte pendirian; 
  2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
  4. Keterangan domisili; 
  5. Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.

Persyaratan teknis terdiri dari:

  1. Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;
  2. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan lengkap; 
  3. Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang perbenihan dan pembibitan; 
  4. Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat; 
  5. Terdapat aktifitas pembuatan bibit; 
  6. Surat penunjukan dari pengada benih dan/atau bibit sebagai distributor
  7. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  8. Pemohon mengambil nomor antrian;
  9. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  10. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  11. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  12. Pemohon membayar ke loket;
  13. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  14. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Hutan Terdaftar

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengada Benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar adalah perorangan, BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi yang bergerak di bidang usaha benih atau bibit tanaman hutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dinas Provinsi atas rekomendasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang atau BPDASHL terdekat. Pengada Benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. pengada dan/atau pengedar benih;  b. pengedar bibit;  c. pengada dan/atau pengedar benih dan bibit.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.72/Menhut-II/2014 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 Tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 312);
  8. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, lingkungan hidup, biologi, dan kimia
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:pengembangan wilayah, lingkungan hidup, biologi, dan kimia.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 5 orang (PU dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kehutanan, Pertanian, DPMPTSP, Pol PP)