Spread the love



  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Dokumen Penegasan Kesesuaian Ruang
    2. Dokumen UKL/UPL yang mencakup:
      • deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
      • dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
      • program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
    3. Dokumen Amdal yang memuat:
      • penyusunan Amdal dan RKL-RPL;
      • penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
      • keputusankelayakan.
    4. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    5. Pemohon mengambil nomor antrian;
    6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    7. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    8. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    9. Pemohon membayar ke loket;
    10. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    11. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Izin lingkungan

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang  yang  melakukan  Usaha  dan/atau  Kegiatan yang wajib  Amdal  atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup [Amdal],  adalah  kajian  mengenai dampak  penting  suatu Usaha  dan/atau Kegiatan yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan bagi  proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  dan  Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup [UKL-UPL], adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha  dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang  penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.  Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.  Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

  1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL 
    • penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dan
    • permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
  2. Dasar Hukum
  3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan Hidup  dan  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan Lingkungan Hidup
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  8. Permen LH Nomor 08 Tahun  2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia   Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  10. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, lingkungan hidup, biologi, dan kimia
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:pengembangan wilayah, lingkungan hidup, biologi, dan kimia.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 5 orang (PU dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan, DPMPTSP, Pol PP)