Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Surat Permohonan
    2. Fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan
    3. Fotokopi surat kepemilikan lahan (Girik, Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Perikatan Jual Beli)
    4. Surat pernyertaan sewa menyewa/kontrak
    5. Surat pernyataan persetujuan tetangga yang ditandatangani Kelurahan dan kecamatan setempat
    6. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    7. Pemohon mengambil nomor antrian;
    8. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    9. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    10. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    11. Pemohon membayar ke loket;
    12. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    13. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

SPPL

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup [SPPL] adalah surat pernyataan yang berisi kesanggupan pemohon untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan.

  1. Dasar Hukum
  2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan Hidup  dan  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan Lingkungan Hidup
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  7. Permen LH Nomor 08 Tahun  2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia   Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi pengembangan wilayah, lingkungan hidup, biologi, dan kimia
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:pengembangan wilayah, lingkungan hidup, biologi, dan kimia.
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 5 orang (PU dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan, DPMPTSP, Pol PP)