Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Penerbitan (baru):

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan Untuk budidaya pergaraman

Perubahan:

  1. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pergaraman
  2. jenis perubahan yang diminta

Perpanjangan:

  1. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pergaraman yang diperpanjang
  2. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan

Penggantian (rusak/hilang):

  1. Tanda Daftar Usaha Pergaraman asli dalam hal Tanda Daftar Usaha Pergaraman rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Tanda Daftar Usaha Pergaraman hilang.
  2. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
  3. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  4. Pemohon mengambil nomor antrian;
  5. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  6. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  7. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  8. Pemohon membayar ke loket;
  9. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  10. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hai kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pergaraman

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman. Dengan demikian Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil adalah dokumen resmi yang menjukkan bahwa pelaku usaha petambak garam kecil yang menjalankan usaha pergaraman telah terdaftar sebagai pelaku usaha pergaraman sesuai dengan skala usahanya.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
  8. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi kelautan dan perikanan, perdagangan, pergaraman, lingkungan hidup
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: kelautan dan perikanan, perdagangan, pergaraman, lingkungan hidup
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office ,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 5 orang (Dinkes, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kelautan dan perikanan, DPMPTSP, Pol PP)