Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Penerbitan (baru):

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.

Perubahan:

  1. fotokopi TPUPI
  2. jenis perubahan yang diminta

Perpanjangan:

  1. fotokopi TPUPI yang diperpanjang
  2. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan

Penggantian (rusak/hilang):

  1. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang.
  2. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
  3. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  4. Pemohon mengambil nomor antrian;
  5. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  6. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  7. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  8. Pemohon membayar ke loket;
  9. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  10. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hai kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil adalah buku tanda pendaftaran yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan kecil yang menjalankan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 11/Permen-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang
  6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
  7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12/Men/2007 Tentang Perizinan  Usaha Pembudidayaan Ikan
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No PER.12/MEN/2006 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
  10. Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.10/Men/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
  12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2004 tentang Penetapan Jenis-jenis hama dan Penyakit Ikan Karantina, golongan, media pembawa, dan sebarannya.
  13. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi Kelautan dan Perikanan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:kelautan dan perikanan
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office, (petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office, (petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 3 orang (Dinas Kelautan dan perikanan, Pol PP, DPMPTSP)