Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
    2. Fotokopi SIUP;
    3. FC kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotikdan/atau perubahannya;
    4. rekomendasidari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapalpengangkut ikan hasil budidaya;
    5. fotokopi surat ukur kapal;
    6. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
    7. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
    8. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);
    9. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal;dan
    10. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran datadan informasi yang disampaikan.
    11. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    12. Pemohon mengambil nomor antrian;
    13. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    14. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    15. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    16. Pemohon membayar ke loket;
    17. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    18. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan keciladalah tanda dalam bentuk buku kapal perikanan yang harus dimiliki oleh nelayan kecil untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana kapal perikanan. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan–perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 11/Permen-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang
  5. Peraturan  Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12/Men/2007 Tentang Perizinan  Usaha Pembudidayaan Ikan
  6. Peraturan  Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan
  7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/Permen-Kp/2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 32/Permen-Kp/2014 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
  8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No PER.12/MEN/2006 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
  11. Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.10/Men/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
  12. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No.41/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Wilayah Negara RI
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  15. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi perkapalan, kelautan dan perikanan, navigasi
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang: perkapalan, kelautan dan perikanan, navigasi
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis:4 orang (Dinas Kelautan dan Perikanan, Pol PP, Dinas Perhubungan, DPMPTSP)