Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
    2. fotokopi SIUP;
    3. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
    4. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
    5. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    6. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;
    7. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal ataupenanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
    8. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);
    9. kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
    10. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
    11. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    12. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
    13. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    14. Pemohon mengambil nomor antrian;
    15. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    16. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    17. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    18. Pemohon membayar ke loket;

Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

  • Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di dalam wilayah Kabupaten.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
  7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi Kelautan dan perikanan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:kelautan dan perikanan
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 3 orang (Dinas kelautan dan perikanan, Pol PP, DPMPTSP)