Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
    2. fotokopi SIUP;
    3. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
    4. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
    5. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
    6. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    7. rencana target spesies penangkapan ikan;
    8. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
    9. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
    10. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
    11. kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    12. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    13. kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
    14. kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
    15. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
    16. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    17. Pemohon mengambil nomor antrian;
    18. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    19. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    20. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    21. Pemohon membayar ke loket;
    22. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    23. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 5 (lima) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Penangkapan Ikan

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. yang termasuk dalam kategori izin ini adalah:

Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces atau ikan bersirip seperti kelompok ikan pelagis besar (ikan tuna mata besar, yellowfin tuna, albacore, cakalang, ikan hiu macan, ikan hiu gergaji, cucut tikus/monyet, cucut lanyam, cucut martil/capingan, cucut botol, dll) ikan pelagis kecil (ikan layang, ikan lemuru, ikan julung-julung, dll), ikan demersal (ikan bawal hitam, ikan bawal putih, ikan lidah, ikan pari kelelawar, ikan pari macan, ikan baracuda, dll), ikan karang (ikan pisang-pisang, ikan blue line, ikan kerapu bebek, ikan honeycomb, ikan leopard, ikan baronang kuning, dll) dan ikan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.

Penangkapan Crustacea Di Laut

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan jenis udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

Penangkapan Mollusca Di Laut

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan molusca, seperti jenis kerang mutiara, cumi-cumi, sotong, gurita dan mollusca laut lainnya (remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut, ganggang laut dan tumbuhan hias di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Peraturan menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/Permen-Kp/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6215);
  7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  3. Memahami orientasi Kelautan dan perikanan
  4. Mampu mengoperasikan komputer
  5. Mampu bekerja secara tim
  6. Berkeahlian di bidang:kelautan dan perikanan
  7. Jumlah Pelaksana
  8. Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  9. Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  10. Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  11. Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  12. Tim teknis: 3 orang (Dinas kelautan dan perikanan, Pol PP, DPMPTSP)