Spread the love
  1. KOMPONEN DELIVERY
  2. Persyaratan
    1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
    2. Specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
    3. Surat keterangan domisili usaha bagi perusahaan;
    4. Fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran <10 (GT) dan kapasitas mesin 300 HP;
    5. Fotokopi SIUP dan SIPI terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;dan
    6. Fotokopi surat ukur hasil verifikasi Pengukuran Ulang atau surat ukur hasil Pengukuran Ulang.
    7. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    8. Pemohon mengambil nomor antrian;
    9. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    10. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    11. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    12. Pemohon membayar ke loket;
    13. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    14. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin usaha Perikanan (SIUP)

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

  • Dasar Hukum
  • Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  • PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  • Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 11/Permen-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang
  • Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
  • Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No PER.12/MEN/2006 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
  • Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.10/Men/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
  • Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No.41/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Wilayah Negara RI
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
  • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2004 tentang Penetapan Jenis-jenis hama dan Penyakit Ikan Karantina, golongan, media pembawa, dan sebarannya.
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  • Kompetensi pelaksana
  • Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami orientasi Kelautan dan perikanan
  • Mampu mengoperasikan komputer
  • Mampu bekerja secara tim
  • Berkeahlian di bidang:kelautan dan perikanan
  • Jumlah Pelaksana
  • Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  • Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  • Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  • Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  • Tim teknis: 3 orang (Dinas kelautan dan perikanan, Pol PP, DPMPTSP)