Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan
    1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
    2. Surat keterangan lokasi kegiatan Reklamasi dan lokasi sumber material;
    3. Rencana induk;
    4. Studi kelayakan; dan
    5. Rancangan detail
    6. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
    7. Pemohon mengambil nomor antrian;
    8. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    9. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    10. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    11. Pemohon membayar ke loket;
    12. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    13. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Pelaksanaan Reklamasi adalah izin untuk melakukan kegiatan reklamasi di wilayah 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dan pelabuhan perikanan yang dikelola Kabupaten/Kota.

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.

  • Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6215);
  • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141)
  • Peraturan menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesian omor 25/ Permen-Kp/2019 tentang izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  • Kompetensi pelaksana
  • Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami orientasi Kelautan dan perikanan
  • Mampu mengoperasikan komputer
  • Mampu bekerja secara tim
  • Berkeahlian di bidang:kelautan dan perikanan
  • Jumlah Pelaksana
  • Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  • Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  • Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  • Back Office, Adminisrator (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  • Tim teknis: 3 orang (Dinas kelautan dan perikanan, Pol PP, DPMPTSP)