Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Izin Usaha Budi Daya Hortikultura

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
  3. Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  4. Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan
  5. Hak Guna Usaha.

Izin Usaha Perbenihan hortikultura

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Keterangan telah melaksanakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  3. Sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih;
  4. Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan
  5. Surat penguasaan lahan.
  6. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  7. Pemohon mengambil nomor antrian;
  8. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  9. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  10. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  11. Pemohon membayar ke loket;
  12. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  13. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Hortikultura

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin usaha hortikultura dalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi para pelaku usaha maupun perusahaan yang menjalankan usaha di bidang hortikultura. Izin Usaha hortikultura mencakup: a. Izin Usaha budi daya hortikultura; dan b. Izin Usaha perbenihan hortikultura. Permohonan Izin Usaha hortikultura dilakukan oleh Pelaku Usaha budi daya hortikultura menengah dan besar, untuk usaha budi daya hortikultura, dan oleh perseorangan atau badan usaha, untuk usaha perbenihan hortikultura.

  • Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  • Permentan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  • Permentan  No: 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  • Kompetensi pelaksana
  • Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami orientasi pengembangan wilayah, pertanian dan perkebunan, lingkungan
  • Mampu mengoperasikan komputer
  • Mampu bekerja secara tim
  • Berkeahlian di bidang: pertanian, hortikultura, perkebunan, perdagangan, lingkungan Hidup, perbenihan.
  • Jumlah Pelaksana
  • Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  • Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  • Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  • Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  • Tim teknis: 4 orang (Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Lingkungan Hidup).