Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
  • Persyaratan

Usaha budidaya tanaman perkebunan

Memenuhi komitmen persyaratan yang mencakup:

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Izin Lokasi;
  3. Izin Lingkungan;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
  5. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  6. Hak Guna Usaha;
  7. Pernyataan mengenai:
    1. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:
      • paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan
      • paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
    2. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
    3. rencana pengolahan hasil;
    4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
    5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukanpembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan
    6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
  8. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Memenuhi komitmen persyaratan yang mencakup:

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Izin Lokasi;
  3. Izin Lingkungan;
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
  5. Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total bahan baku;
  6. Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh persen) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
  7. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
  8. Hak Guna Bangunan; dan
  9. Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.

Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Memenuhi komitmen persyaratan yang mencakup:

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Izin lokasi;
  3. izin lingkungan;
  4. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
  5. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  6. Hak Guna Usaha; 
  7. pernyataan mengenai:
    1. Rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan:
      • Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunanpaling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan
      • Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
    2. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
    3. rencana kerja pembangunan unit pengolahan;
    4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
    5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
    6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
  8. pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan

Memenuhi komitmen persyaratan yang mencakup:

  1. pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber; 
  2. peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; 
  3. pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
    1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
    2. Pemohon mengambil nomor antrian;
    3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
    4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
    5. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
    6. Pemohon membayar ke loket;
    7. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
    8. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Perkebunan

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin usaha perkebunan adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan usaha di sector perkebunan. Izin Usaha perkebunan:

  1. Usaha budi daya tanaman perkebunan; 
  2. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  3. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan 
  4. Usaha produksi perbenihan tanaman. Permohonan izin usaha perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan.
  5. Dasar Hukum
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  10. Permentan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  11. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  • Kompetensi pelaksana
  • Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami orientasi pengembangan wilayah, pertanian dan perkebunan, lingkungan
  • Mampu mengoperasikan komputer
  • Mampu bekerja secara tim
  • Berkeahlian di bidang: pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, lingkungan hidup, perbenihan.
  • Jumlah Pelaksana
  • Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  • Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  • Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  • Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  • Tim teknis: 5 orang (Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Lingkungan Hidup, peternakan).