Spread the love
  • KOMPONEN DELIVERY
    • Persyaratan
      1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
      2. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota
      3. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;
      4. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;
      5. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
      6. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan
      7. pernyataan akan melakukan kemitraan.
    • Sistem, Mekanisme dan Prosedur
      1. Pemohon mengambil nomor antrian;
      2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
      3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
      4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
      5. Pemohon membayar ke loket;
      6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
      7. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha peternakan

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin usaha peternakan dalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi para pelaku usaha maupun perusahaan yang menjalankan usaha di bidang peternakan. Permohonan Izin Usaha peternakan dilakukan oleh perusahaan peternakan dan kesehatan hewan.

  • Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  • Permentan No: 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
  • Permentan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  • Kompetensi pelaksana
  • Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami orientasi pengembangan wilayah, pertanian dan perkebunan, peternakan, lingkungan
  • Mampu mengoperasikan komputer
  • Mampu bekerja secara tim
  • Berkeahlian di bidang: pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, lingkungan.
  • Jumlah Pelaksana
  • Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  • Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  • Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  • Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  • Tim teknis: 5 orang (Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Lingkungan Hidup, peternakan).