Spread the love
  1. KOMPONEN DELIVERY
  2. Persyaratan

Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
  3. Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi;
  4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
  5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  6. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian; 
  7. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
  8. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
  3. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
  4. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  5. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
  6. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; 
  7. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
  8. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota
  3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
  4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
  5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  6. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian;
  7. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
  8. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Izin Usaha Perbenihan Tanaman

  1. Nomor Induk Berusaha [NIB];
  2. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  3. Hak Guna Usaha;
  4. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
  5. Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan.
  6. SIstem, Mekanisme dan Prosedur
  7. Pemohon mengambil nomor antrian;
  8. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
  9. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
  10. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
  11. Pemohon membayar ke loket;
  12. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan
  13. Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

  • Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

  • Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Tanaman Pangan

  • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp  : 0822 3720 4273, Email : kpptngada@gmail.com, website : dpmptsp.ngadakab.go.id

  • KOMPONEN MANUFACTURE
  • Pengertian dan Ruang Lingkup

Izin Usaha tanaman pangan mencakup: a. Izin Usaha proses produksi tanaman pangan; b. Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan; c. Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; dan d. Izin Usaha perbenihan tanaman. Permohonan Izin Usaha tanaman pangan dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas skala usaha tertentu.

  • Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  • Permentan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6 /2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
  • Permentan  No: 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberia Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  • Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu yang memadai, toilet, lapangan parkir, mobil dan motor dinas, lemari dokumen, meja dan kursi, ruangan arsip, rak arsip, AC, komputer dan sistem jaringan, internet, alat tulis kantor.

  • Kompetensi pelaksana
  • Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami orientasi pengembangan wilayah, pertanian dan perkebunan, lingkungan
  • Mampu mengoperasikan komputer
  • Mampu bekerja secara tim
  • Berkeahlian di bidang: pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, lingkungan hidup, perbenihan.
  • Jumlah Pelaksana
  • Front office,(petugas loket penerimaan berkas): 1 orang
  • Back office,(petugas pencetakan dokumen): 1 orang
  • Back Office, atasan langsung yang berkewenangan (Kasie, Kabid, KTU): 3 orang
  • Back office, Petugas adminisrasi (tata usaha dan arsip: 1 orang), (operator komputer: 1 orang)
  • Tim teknis:3 orang (Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Lingkungan Hidup).